Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Foto : Runi/Man

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menuntaskan berbagai program jalan nasional di Indonesia, secara khusus yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Terutama, menurut Aras, jalur Bone-Maros dengan ruas jalan sepanjang 53 kilometer yang sampai hari ini belum pernah terdapat pembenahan.

Terlebih, ungkap Aras, jalur tersebut juga diketahui telah diambil alih penanganannya oleh Balai Besar yang ada di Sulsel. Demikian dipaparkan Aras dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Rapat digelar secara pertemuan fisik dan virtual.

“Saya berharap, jalan nasional yang menjadi domain Kementerian PUPR bisa diselesaikan secepatnya. Terutama, jalur Bone-Maros yang sudah berulang kali saya sampaikan itu ada ruas jalan kurang lebih 53 kilometer sampai hari ini belum pernah dilakukan pembenahan. Saya mohon perhatiannya, sehingga ini tidak terkesan terbengkalai oleh karena sudah diambil alih penangannya oleh Balai Besar di Sulsel,” ujar Aras.

Tak hanya itu, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut menyoroti kemacetan yang terjadi dari jalur Makassar ke daerah Maros yang dinilai sudah terlampau crowded. Sehingga, Aras mengusulkan kepada Menteri PUPR agar lebih sigap meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jalan dengan adanya solusi pembuatan tol untuk menyambung dari Tol Ir. Sutami dari Makassar ke daerah Maros.

Di sisi lain, berkaitan dengan pembahasan mengenai kereta api, Aras menekankan kepada Menhub agar memprioritaskan penyelesaian pembangunan jalur kereta api khususnya di wilayah Sulsel. “Sehingga, dalam kurun waktu dua tahun kedepan Insya Allah kereta api bisa beroperasi di Sulawesi Selatan. Mengingat, sudah kurang lebih tiga atau empat tahun gerbong disana sudah lama tidak berjalan. Sehingga, saya imbau permasalahan tersebut bisa segera dituntaskan,” pungkasnya. (pun/sf)